Oleh: Refa | 17 Juni 2022

JANGAN KRIMINALISASI AJARAN ISLAM


Dalam beberapa waktu terakhir, khilafah menjadi isu penting. Khilafah dinilai buruk dan dituding sebagai ancaman. Ide khilafah dan para pengusungnya pun dikriminalisasi.

Lalu bermunculan berbagai pernyataan dan postingan di medsos yang mempersoalkan khilafah. Tak sedikit pula yang merendahkan, mencemooh bahkan melecehkan seruan penegakan khilafah.

Isu khilafah mengingatkan kita pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang ke-7, yang digelar pada tanggal 9-11 November 2021 di Jakarta. Pertemuan itu telah menyepakati 17 poin bahasan. Salah satunya tentang hukum jihad dan khilafah. Intinya, dalam salah satu rumusannya dinyatakan: jihad dan khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Karena itu Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tersebut merekomendasikan agar masyarakat dan Pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah (Lihat: Mui.or.id, 14/11/2021).

Sayang, rekomendasi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI itu seakan tidak digubris oleh berbagai pihak, termasuk oleh Pemerintah. Bahkan ada oknum pengurus MUI yang juga tidak menggubris rekomendasi itu.

Bagian dari Syariah Islam

Ada anggapan bahkan tudingan yang dipropagandakan oleh sejumlah pihak bahwa khilafah adalah ideologi. Mereka menyebut istilah “ideologi khilafah”. Ini jelas salah kaprah. Sebabnya, khilafah bukan ideologi. Khilafah adalah bagian dari syariah Islam tentang kepemimpinan dan pemerintahan.

Imam al-Mawardi menyatakan, “Imamah (Khilafah) diposisikan untuk menggantikan kenabian dalam hal memelihara agama dan mengurus dunia.” (Al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 3).

Dr. Mahmud al-Khalidi, dalam disertasinya di Universitas al-Azhar, Mesir, menyatakan, “Khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.” (Al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, hlm. 226).

Jadi khilafah merupakan istilah syariah dan bagian dari kewajiban dalam Islam sebagaimana shalat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Bahkan khilafah telah dinyatakan di dalam as-Sunnah di banyak hadis Rasul saw. Khilafah juga merupakan bagian dari Sunnah Khulafaur Rasyidin yang diperintahkan oleh Nabi saw. untuk kita pegang teguh.

Khilafah merupakan salah satu Sunnah Nabi saw. dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang paling penting. Berpegang teguh dengan sunnah ini adalah dengan mempertahankan, membela dan menegakkannya kembali ketika tidak ada.

Khilafah: Kewajiban dalam Islam

Para ulama sepakat atas kewajiban mengangkat khalifah, yakni menegakkan khilafah. Banyak dalil dari al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan kaidah syariah yang menegaskan kewajiban ini.

Imam al-Qurthubi, ketika menafsirkan QS al-Baqarah [2] ayat 30, menegaskan: “Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban (mengangkat khalifah) ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari al-‘Asham yang tuli dari syariah.” (Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, I/264).

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani juga menyatakan, “Para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal.” (Ibn Hajar, Fath al-Bâri, XII/205).

Kewajiban mengangkat seorang khalifah, yakni menegakkan khilafah, telah disepakati oleh seluruh Sahabat atau menjadi Ijmak Sahabat. Imam Ibnu Hajar al-Haitami asy-Syafii menegaskan:

أَنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ نَصْبَ اْلإِمَامِ بَعْدَ اِنْقِرَاضِ زَمَنِ النُّبُوَّةِ وَاجِبٌ، بَلْ جَعَلُوْهُ أَهَمَّ الْوَاجِبَاتِ حَيْثُ اِشْتَغَلُّوْا بِهِ عَنْ دَفْنِ رَسُوْلِ اللهِ

Sungguh para Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—telah berijmak bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam/khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda (sementara) kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah saw. (Al-Haitami, Ash-Shawâ’iq al-Muhriqah, hlm. 7).

Ijmak Sahabat sebagai dalil tidak boleh ditolak. Menolak Ijmak Sahabat dapat mengantarkan pada kekufuran. Imam as-Sarakhsi [w. 483 H] menegaskan:

وَمَنْ أَنْكَرَ كَوْنَ الإِجْمَاعُ حُجَّةً مُوْجِبَةً لِلْعِلْمِ فَقَدْ أَبْطَلَ أَصْلَ الدِّيْنِ… فَالْمُنْكِرُ لِذَلِكَ يَسْعَى فِي هَدْمِ أَصْلِ الدِّيْنِ

Siapa saja yang mengingkari kedudukan Ijmak sebagai hujjah yang menghasilkan ilmu (keyakinan) sungguh dia telah membatalkan fondasi agama ini…Karena itu orang yang mengingkari Ijmak sama saja dengan berupaya menghancurkan fondasi agama ini (Lihat: Ash-Sarakhsi, Ushûl as-Sarakhsi, I/296).

Hujjatul Islam Imam al-Ghazali di dalam Al-Mushtashfa fi ‘Ilmi al-Ushûl menegaskan bahwa Ijmak Sahabat tidak dapat dibatalkan. Karena itu Ijmak Sahabat yang menetapkan kewajiban menegakkan Khilafah tidak boleh diabaikan atau dicampakkan, seakan tidak berharga, hingga dikalahkan atau dibatalkan oleh “ijmak” para pendiri bangsa, seandainya itu benar-benar ada.

Cermin Kemunafikan dan Kekufuran

Stigma negatif merupakan bagian dari ejekan atau cemoohan (al-istihzâ) bahkan lebih dari itu. Al-Istihzâ secara bahasa berarti as-sukhriyyah (ejekan/cemoohan). Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali di dalam Ihyâ` ‘Ulûm ad-Dîn (3/131) menyatakan, makna as-sukhriyyah adalah merendahkan dan meremehkan, menyoroti aib dan kekurangan.

Jadi, penistaan agama (al-istihzâ` bi ad-dîn) bisa dimaknai: penghinaan dan cemoohan kepada Allah SWT; atau penghinaan dan ejekan terhadap Rasul saw.; atau penghinaan dan ejekan terhadap Islam, hukum dan ajarannya. Penistaan agama Islam itu banyak bentuknya. Bisa dalam bentuk melecehkan dan menjelek-jelekkan Islam, hukum dan syariahnya; seperti mensifati Islam dan syariahnya sebagai biadab, brutal, bengis, terbelakang, dll.

Bisa dalam bentuk melecehkan atau mengolok-olok sebagian hukum Islam; seperti mengolok-olok jilbab, kerudung dan kewajiban menutup aurat, melecehkan azan, menghina hukum potong tangan, qishash, rajam, dsb.

Bisa juga dalam bentuk melecehkan dan mencemooh dan menstigma negatif sebagian ajaran Islam, seperti jihad dan khilafah, termasuk mengkriminalisasi para penyerunya.

Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir al-Ba’alawi al-Hadhrami asy-Syafii (w. 1272 H) di dalam Sullam at-Tawfîq ilâ MahabbatilLâh ‘alâ at-Tahqîq menyatakan, bahwa semua keyakinan, perbuatan atau ucapan yang menunjukkan penistaan atau pelecehan kepada Allah, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, para malaikat-Nya, syiar-syiar-Nya, ajaran-ajaran agama-Nya, hukum-hukum-Nya atau janji atau ancaman-Nya merupakan kekufuran atau kemaksiatan. Karena itu hendaklah orang berhati-hati dari hal itu secara sungguh-sungguh.

Pada masa Rasul saw., perilaku dan sikap penistaan agama (Islam) itu merupakan perilaku orang-orang kafir, baik kaum musyrik maupun Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), juga menjadi perilaku orang-orang munafik.

Di dalam al-Quran al-Karim, pelecehan terhadap Islam dan ajarannya hanya disematkan sebagai perilaku kaum kafir dan kaum munafik. Jadi penistaan terhadap Islam, hukum dan ajarannya, juga kriminalisasi terhadap para penyerunya, tidak lain merupakan cermin kekufuran atau kemunafikan.

Semua bentuk penistaan terhadap Islam, hukum, syariah dan ajaran Islam itu jelas merupakan dosa besar. Tidak layak seorang Muslim melakukan semua itu. Jika ada seorang Muslim melakukan bentuk-bentuk pelecehan Islam, hukum, syariah dan ajaran Islam, maka hal itu bisa mengeluarkan dia dari Islam dan menyebabkan dirinya murtad, terutama jika disertai i’tiqâd atau keyakinan. Adapun jika tidak disertai i’tiqâd—karena perbuatan dan sikap itu merupakan dosa besar, cerminan kekufuran dan kemunafikan—maka pelakunya, meski tidak dinilai telah murtad, dinilai telah melakukan perbuatan fasik dan dosa besar.

Wajib Memuliakan Ajaran Islam

Cermin keimanan dan keislaman seseorang adalah memuliakan Islam, hukum, syariah dan ajaran Islam. Hal itu didorong oleh ketakwaan yang ada dalam dirinya. Allah SWT berfirman:

ذلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

Demikianlah (perintah Allah). Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu timbul dari ketakwaan kalbu (TQS al-Hajj [22]: 32).

Imam Abu al-Hasan al-Mawardi di dalam tafsirnya, An-Naktu wa al-‘Uyun (Tafsir al-Mawardi), mengatakan, “Terkait sya’âirulLâh, ada dua pendapat. Pertama, berbagai kefardhuan Allah. Kedua, ajaran-ajaran agama-Nya.”

Imam an-Nawawi al-Bantani di dalam kitabnya, Syarh Sullam at-Tawfiq, menjelaskan ayat tersebut, bahwa di antara sifat terpuji yang melekat pada orang yang bertakwa adalah mengagungkan syiar-syiar Allah, yakni syiar-syiar agama-Nya.

Imam Abu Manshur al-Maturidi di dalam tafsirnya, Ta’wilâh Ahli as-Sunnah, menjelaskan ayat di atas: “Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah dengan perbuatan lahiriahnya maka pengagungan itu muncul dari ketakwaan hati. Begitulah perkara yang tampak pada manusia. Jika di dalam hatinya ada sesuatu dari ketakwaan atau kebaikan maka yang demikian itu tampak dalam perilaku lahiriahnya. Demikian juga keburukan, jika ada di dalam hati, maka tampak pada perilaku lahiriahnya.”

Tentu saja, kita jangan sampai mendukung orang yang melakukan istihzâ` bi ad-dîn (penistaan agama Islam) atau bahkan termasuk pelakunya. Hal itu merupakan dosa besar, pelakunya dinilai bermaksiat, menjadi orang zalim, fasik bahkan bisa kafir.

Sebaliknya, kita harus menjadi Muslim yang memuliakan Islam, syariahnya dan ajarannya, termasuk khilafah. Apalagi menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi kita.

WalLâh a’lam bi ash-shawwâb. []

—*—

Hikmah:

Rasulullah saw. bersabda:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ المَهْدِيِيِّنَ مِنْ بَعْدِيْ، وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

Kalian wajib berpegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi). []

Oleh: Refa | 15 Juni 2022

MENGGELIKAN


Awalnya, mereka berusaha meletakkan Khilafah seolah bukan bagian dari ajaran Islam…
Tentu tidak bisa karena jelas sekali Khilafah itu adalah ajaran Islam. Mau diletakkan dimana itu semua khasanah yang menulis soal Khilafah dalam berbagai kitab mu’tabar karya para ulama salaf maupun khalaf dari dalam maupun luar Indonesia? Apalagi Khilafah juga telah dicatat oleh sejarah, berperan sangat penting dalam mewujudkan peradaban Islam yang agung berbilang abad lamanya.

Setelah usaha untuk menegasikan Khilafah sebagai ajaran Islam gagal, mereka kemudian mencoba mengembangkan opini, bahwa yang mereka persoalkan adalah Khilafah ala HTI. Padahal tidak ada apa yang disebut Khilafah ala HTI itu. Semua ide, konsepsi, ajakan, seruan dan penjelasan HTI soal Khilafah bersumber dari kitab-kitab para ulama juga. Jelas, usaha ini pun gagal.

Akhirnya, mereka menempuh cara yang ngawur sekaligus memprihatinkan dan menggelikan. Beberapa ahli dari pihak mereka menyatakan bahwa memperjuangkan Khilafah di Indonesia itu hukumnya haram….
Bayangkan, bagaimana bisa sesuatu yang disebut oleh banyak ulama sebagai tâj al-furûdh (mahkota kewajiban) karena darinya akan banyak kewajiban lain bisa ditunaikan, kok bisa-bisanya dikatakan haram diperjuangkan di negeri ini?

Di sinilah menggelikannya, ketika ditanya apa dalilnya, tak ada satu pun yang bisa menjelaskan dengan semestinya.

Ada yang menggunakan kaedah daf’ul mafâsid muqaddam[un] min jalbil mashâlih….
Namun, ketika ditanya, atas dasar apa Khilafah yang merupakan ajaran Islam itu bila diperjuangkan di Indonesia pasti akan mendatangkan mafsadat atau madarat? Dia hanya mengatakan berdasarkan dugaan. Dugaan macam apa? Dugaan keras, katanya. Bagaimana kalau dugaannya itu justru bakal didapat maslahat, bukan mafsadat? Tak terjawab. Ketika disampaikan bahwa hasil penelitian Balitbang Kemenag yang dilakukan beberapa tahun lalu terhadap gerakan transnasional, termasuk soal Khilafah, menunjukkan sebaliknya, bahwa gerakan itu tidak mengancam negara, ia tolak hasil penelitian itu. Jadi ngawur lah…

Ada juga yang berhalusinasi….
bahwa kalau Khilafah diperjuangkan atau tegak di Indonesia, akan seperti ISIS, atau akan menimbulkan konflik seperti Suriah. Mereka memang selalu merujuk situasi yang saat ini terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah, utamanya Suriah, yang mereka sebut menjadi kacau gegara Khilafah. Namun, narasi seperti ini, di luar dugaan, justru dimentahkan oleh ahli lain yang notabene sama-sama dari pihak mereka. Katanya, konflik di Timur Tengah sama sekali tidak terkait Khilafah. Konflik itu lebih terjadi karena perebutan kekuasaan dan karena invasi negara luar untuk menguasai sumberdaya alam di sana. Oleh karena itu, membawa situasi Timur Tengah sebagai contoh bakal timbulnya madarat bila di negeri ini ditegakkan Khilafah tidaklah tepat.

Argumen yang paling sering dipakai bahwa haram hukumnya memperjuangkan Khilafah di Indonesia karena melanggar kesepakatan para ulama pendiri bangsa…..
Persoalannya, benarkah bahwa sistem kenegaraan sekarang ini adalah kesepakatan para ulama? Sebenarnya tidak persis begitu. Lebih tepatnya adalah kesepakatan BPUPKI, atau bahkan PPKI, yang di dalamnya ada sejumlah ulama. Sejarah membuktikan, justru ikhtiar ulama yang paling minimal berupa rumusan Piagam Jakarta dari ikhtiar puncak berupa Indonesia berdasar Islam pun telah dikhianati oleh para tokoh sekular. Oleh karena itu, ketika ada perjuangan yang menginginkan tegaknya Islam di negeri ini, justru inilah yang harus dianggap sebagai melanjutkan perjuangan para ulama. Bukan yang lain.

Lagi pula, andai benar argumen itu, bahwa dulu telah terjadi kesepakatan, lalu apakah secara syar’i dan teoretis tidak boleh ada kesepakatan baru yang mengubah atau mengganti kesepakatan lama? Ada ahli dari pihak mereka yang tegas mengatakan boleh. Begitu juga ahli lain, meski mereka buru-buru menambah, hanya untuk soal ini (Khilafah di Indonesia) itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Balik lagi ke argumen tadi, karena katanya sudah ada kesepakatan. Bahkan ada dari mereka yang dengan berani mengatakan bahwa Ijmak Sahabat pun telah di-naskh oleh kesepakatan para pendiri bangsa.
.
Begitulah, ibarat pepatah: tiada rotan akar pun jadi. Argumen apa saja dipakai asal kriminalisasi Khilafah dan para pejuangnya bisa tercapai. Sangat menggelikan tentu saja karena yang melakukan itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka bergelar mentereng: jenderal, doktor, bahkan profesor doctor. Malah ada menambahi di depan namanya dengan sebutan kiai haji. Masak kiai haji bisa bilang perjuangan Khilafah di Indonesia haram, dan yang melakukan itu berarti makar kepada Allah?

Menggelikan.

Oleh: Refa | 3 Juni 2022

KEZALIMAN WAJIB DITUMBANGKAN!


Di antara dosa yang begitu ‘keras’ diingatkan oleh al-Quran dan Nabi saw. adalah kezaliman. Banyak nas al-Quran maupun al-Hadis yang mengecam serta mengancam kezaliman dan para pelakunya. Demikian kerasnya ancaman tersebut hingga Rasulullah saw. pun amat khawatir jika kelak menghadap Allah SWT harus menghadapi tuntutan orang-orang yang terzalimi. Beliau bersabda:

»وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ«

Sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah, sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut aku karena suatu kezaliman terkait darah maupun harta (HR Abu Dawud).

Kezaliman adalah Dosa Besar

Imam al-Jurjani dalam kitabnya, At-Ta’rifât, menyebutkan bahwa arti zalim adalah menyimpang dari kebenaran menuju pada kebatilan. Kezaliman merupakan kejahatan. Di dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang mengingatkan kerasnya ancaman Allah SWT terhadap pelaku kezaliman. Di antaranya:

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Andai Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di muka bumi satu makhluk melata pun. Namun, Allah menangguhkan mereka sampai pada waktu yang ditentukan. Lalu jika telah tiba waktunya (yang telah ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukannya (TQS an-Nahl [16]: 61).

Allah SWT bahkan telah mengharamkan (menafikan) kezaliman atas Diri-Nya sendiri. Karena itu Allah SWT pun telah mengharamkan umat manusia melakukan kejahatan tersebut. Di dalam Hadis Qudsi Allah SWT berfirman:

«يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا»

“Hamba-Ku, sungguh Aku telah mengharamkan kezaliman atas Diri-Ku dan Aku pun telah mengharamkan kezaliman itu atas kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi.” (HR Muslim).

Nabi saw. mengingatkan bahwa kelak pada Hari Pembalasan setiap kezaliman akan dibalas dengan balasan setimpal. Bahkan binatang pun diberi kesempatan untuk membalas tindak kezaliman yang mereka alami. Beliau bersabda:

»يَقْضِي اللهُ بَيْنَ خَلْقِهِ، الْجِنِّ ، وَالإِنْسِ، وَالْبَهَائِمِ، وَإِنَّهُ لَيَقِيدُ يَوْمَئِذٍ الْجَمَّاءَ مِنَ الْقَرْنَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ تَبِعَةً عِنْدَ وَاحِدَةٍ لأُخْرَى قَالَ اللهُ: كُونُوا تُرَابًا، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا«

Allah akan menegakkan qishas di antara semua makhluk-Nya; jin, manusia dan binatang. Pada hari itu, kambing yang tidak memiliki tanduk akan membalas (kezaliman) kambing yang bertanduk. Lalu setelah tidak tersisa lagi kezaliman apapun yang belum terbalaskan, Allah berfirman kepada binatang, “Jadilah kalian tanah.” Pada saat itulah orang kafir berkata, “Andai saja aku pun menjadi tanah.” (HR Ibnu Jarir).

Di antara kezaliman yang begitu keras diingatkan oleh syariah adalah kezaliman yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Hal ini terjadi saat para penguasa tidak mengurus rakyat dengan syariah Allah SWT, tidak menunaikan hak-hak mereka, malah justru menipu dan merampas hak-hak mereka. Betapa banyak para pemimpin yang banyak berjanji kepada rakyatnya, tetapi sebanyak itu pula mereka mengingkari janji-janji mereka. Contohnya janji untuk menghentikan impor, tidak menambah utang, tidak menaikkan harga berbagai kebutuhan rakyat, dll. Rasulullah saw. telah mengancam penguasa semacam ini:

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ غَاشًّا لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»

Siapa saja yang diamanahi oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan surga atas dirinya (HR Muslim).

Ironinya, berbagai kebutuhan rakyat seperti listrik, gas, BBM—yang hakikatnya dalam Islam adalah milik rakyat—diperjualbelikan kepada rakyat dengan harga yang terus-menerus naik. Padahal Nabi saw. telah memperingatkan bahwa sikap memperdagangkan (urusan/kepentingan) rakyat adalah pengkhianatan yang paling besar. Beliau bersabda:

»إِنَّ مِنْ أَخْوَن الْخِيَانَة تِجَارَة الْوَالِى فِى رَعِيَّتِهِ«

Sungguh pengkhianatan paling besar adalah saat penguasa memperdagangkan (urusan/kepentingan) rakyatnya (HR Abu Nu’aim).

Haram Mendiamkan Kemungkaran
Bukan hanya kezaliman yang haram. Sikap mendiamkan kezaliman juga merupakan kemungkaran. Kaum Muslim telah diperintahkan untuk melawan kezaliman. Bukan berdiam diri. Apalagi bersekutu dengan pelaku kezaliman. Umat Muslim bukanlah kaum Bani Israil yang biasa mendiamkan kemungkaran hingga mendapatkan laknat para nabi (Lihat: QS al-Maidah [5]: 78-79).

Kaum Muslim justru memiliki predikat sebagai umat terbaik karena memiliki tabiat gemar melakukan amar makruf nahi mungkar. Jika tabiat itu hilang, hilang pula status mereka sebagai umat terbaik. Allah SWT berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Kalian (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (karena kalian) melakukan amar makruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah (TQS Ali Imran [3]: 110).

Ada sejumlah sikap yang harus dilakukan umat saat menghadapi kezaliman sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Pertama: Beramar maruf nahi mungkar. Rasulullah saw. mengingatkan kaum Muslim akan dampak membiarkan kemungkaran, yakni Allah SWT akan meratakan azab-Nya kepada mereka. Sabda beliau:

»مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُوا إِلَّا أَصَابَهُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا«

Tidaklah seseorang berada di tengah-tengah suatu kaum yang di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan yang mampu mereka ubah, tetapi mereka tidak mengubah kemaksiatan tersebut, niscaya Allah akan menimpakan siksa-Nya kepada mereka sebelum mereka mati (HR Abu Dawud).

Hadis ini menegur dengan keras sikap sebagian orang yang memilih mendiamkan kemungkaran dengan berbagai alasan, seperti wajib taat kepada ulil amri, atau ikhlas menerima takdir Allah. Sikap seperti itulah yang justru menyebabkan Allah SWT meratakan azab-Nya hingga membinasakan umat manusia.

Amar makruf nahi mungkar di hadapan penguasa zalim dipuji oleh Nabi saw. sebagai jihad yang paling utama. Sabda beliau:

»أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

Jihad yang paling utama adalah menyatakan keadilan di hadapan penguasa zalim (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan ad-Dailami).

Kedua: Tidak condong pada—apalagi bersekutu dengan—kezaliman. Allah SWT:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

Janganlah kalian cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka (TQS Hud [11]: 113).

Yang dimaksud dengan ar-rukûn dalam frasa “wa lâ tarkanû” pada ayat di atas adalah ridha terhadap kezaliman yang dilakukan para pelakunya. Jadi, jangankan bersekutu dengan kezaliman, bersikap ridha saja terhadap kezaliman sudah Allah SWT haramkan. Apalagi mendukung, memberi fatwa dan malah menyerang umat yang terzalimi.

Ketiga: Tidak menjadi bagian dari kekuasaan zalim. Rasulullah saw. bersabda:

«يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ، وَوُزَرَاءُ فَسَقَةٌ، وَقُضَاةٌ خَوَنَةٌ، وَفُقَهَاءُ كَذَبَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ الزَّمَنَ فَلا يَكُونَنَّ لَهُمْ جَابِيًا وَلا عَرِيفًا وَلا شُرْطِيًّا»

Akan ada pada akhir zaman para penguasa zalim, para pembantu (pejabat pemerintah) fasik, para hakim pengkhianat dan para ahli hukum Islam pendusta. Siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, janganlah kalian menjadi pemungut cukai, tangan kanan penguasa dan polisi (HR ath-Thabarani).

Keempat: Mendoakan pelaku kezaliman agar mendapat keburukan sebagai balasan atas sikap-sikap mereka. Nabi saw. pun mendoakan mereka:

«اللَّهُمَّ مَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتي شيئًا فَشَقَّ عليهم، فَاشْقُقْ عليه، وَمَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتي شيئًا فَرَفَقَ بهِمْ، فَارْفُقْ بهِ»

Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia (HR Muslim).

Doa yang mengandung keburukan pada hakikatnya adalah terlarang, kecuali doa orang-orang terzalimi atas para pelaku kezaliman (Lihat: QS an-Nisa’ [4]: 148).

Hal ini sejalan dengan peringatan yang disampaikan Nabi saw. agar mewaspadai doa orang yang terzalimi lantaran cepat dikabulkan oleh Allah SWT.

«اِتَّقِ دَعْوةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»

Takutlah kalian terhadap doa orang-orang yang terzalimi karena tidak ada hijab antara doanya dan Allah (doanya pasti dikabulkan) (HR Muslim).

Wahai kaum Muslim, Anda adalah umat terbaik yang sejatinya senantiasa melakukan amar makruf nahi mungkar. Jangan sampai pujian dari Allah SWT ini hilang dengan sikap Anda yang berdiam diri terhadap kezaliman, khususnya kezaliman yang dilakukan penguasa. Apakah Anda rela jika Allah SWT justru akan mendatangkan siksa dan bencana disebabkan sikap Anda yang membisu bahkan ridha terhadap segala kemungkaran? Tumbangkanlah kezaliman! Ubahlah segala bentuk kemungkaran menuju tegaknya syariah Islam dalam institusi Khilafah ‘ala minhâj an-nubuwwah.

Hikmah:

Rasulullah saw. bersabda:

«اتَّقوا الظُّلمَ، فإنَّ الظُّلمَ ظلماتٌ يومَ القيامةِ»

Jauhilah oleh kalian kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan pada Hari Kiamat. (HR Muttafaq alayh).

Oleh: Refa | 24 April 2022

KEZALIMAN AKAN DIBALAS, CAMKAN ITU !


Di tengah suasana Ramadhan dan menjalani ibadah puasa, rakyat negeri ini dihadapkan pada kehidupan yang makin sulit. Salah satunya karena kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga BBM jenis Pertamax hingga menjadi Rp 12.500/liter dari sebelumnya Rp 9.000/liter. Disusul adanya sinyal Pemerintah untuk menaikkan harga BBM jenis Pertalite, minyak Solar juga Gas LPG 3kg. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR, Rabu (13/4/2022) Menteri ESDM Arfin Tasrif menyebutkan bahwa Pemerintah dalam jangka menengah akan melakukan penyesuaian harga Pertalite dan minyak Solar serta LPG 3 kg sebagai respon atas lonjakan harga minyak dunia (CNBC Indonesia, 19/4/2022).

Sebelumnya, Pemerintah juga menaikkan PPN hingga 11 persen yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2022. Kenaikan PPN ini tentu akan memicu kenaikan harga-harga barang di tingkat konsumen. Ini tentu akan makin membebani rakyat di tengah daya beli mereka yang makin melemah, terutama sejak awal pandemi Covid-19 hingga saat ini. Belum lagi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng, yang nyaris menyentuh dua kali lipat, yang gagal dikendalikan oleh Pemerintah.

Sebuah Kezaliman

Kebijakan Pemerintah menaikkan pajak, juga harga-harga kebutuhan pokok seperti BBM dan Gas yang hakikatnya berasal dari sumber daya alam milik rakyat, secara langsung telah merampas harta milik rakyat secara zalim. Padahal harta adalah salah satu bagian dari kehidupan manusia yang mendapat perlindungan Islam. Tidak boleh ada yang mengganggu dan merampas harta seseorang. Tidak boleh juga memungut harta seseorang tanpa izin syariah. Bahkan Pemerintah sekalipun haram melakukan pemaksaan pungutan apapun dari rakyatnya, kecuali pungutan yang memang telah diakui dan dibenarkan oleh syariah.

Namun, di dalam sistem Kapitalisme sekuler seperti saat ini, berbagai macam pungutan (pajak) justru menjadi sumber utama pendapatan negara. Pajak dan berbagai pungutan lainnya tentu menambah beban kehidupan masyarakat. Ironisnya, pada saat kondisi kehidupan yang sedang sulit sekalipun seperti saat ini, pungutan pajak bukannya dikurangi atau dihilangkan, malah makin ditambah. Padahal di sisi lain, Pemerintah tidak menjamin kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Di dalam al-Quran telah terdapat larangan mengganggu dan merampas harta manusia tanpa alasan yang haq (Lihat: TQS an-Nisa’ [4]: 29). Larangan mengganggu dan merampas harta juga disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam Khutbah al-Wada’.:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا فِي شَهْرِكُمْ هذَا فِي بَلَدِكُمْ هذَا

Sungguh darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini dan di negeri kalian ini (HR al-Bukhari dan Muslim).

Karena itu Islam melarang keras tindakan ghashab. Ghashab menurut kitab Al-Muhith fi al-Lughah, adalah mengambil sesuatu secara zalim dan memaksa. Menurut Dr. Khalid al-Musyaiqih, ghashab adalah menguasai hak orang lain, baik hartanya atau hak gunanya, secara paksa, tanpa alasan yang benar.

Ghashab bukan saja terjadi antar individu, tetapi juga bisa dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Berbagai pungutan yang ada di luar syariah Islam seperti pajak atas penghasilan, kendaraan, tanah, rumah, barang belanjaan, dsb adalah kezaliman karena tidak didasarkan pada ketentuan syariah. Inilah yang dimaksud Allah SWT dengan firman-Nya (yang artinya): memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil.

Kebijakan inilah yang telah diperingatkan keras oleh Islam. Abu Khair ra. berkata: Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit ra. Ia berkata: Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِيْ النَّارِ

Sungguh para pemungut pajak (diazab) di neraka (HR Ahmad).

Karena itu kebijakan memungut pajak, apalagi dengan kadar pungutan yang mencekik rakyat, adalah kebijakan yang sangat zalim. Sama halnya dengan kebijakan Pemerintah untuk terus menaikkan harga BBM dan Gas (LPG). Pasalnya, BBM dan Gas hakikatnya berasal dari sumber daya alam milik umum (rakyat). Tak seharusnya BBM dan Gas dibisniskan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Apalagi dengan selalu mengikuti kenaikan harga minyak dunia. BBM dan Gas—juga sumber daya alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak—seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, Muslim maupun non-Muslim, secara gratis atau dengan harga semurah-murahnya. Pemerintah hanya boleh mengambil harga BBM dan Gas untuk sekadar kompensasi atas biaya produksi dan operasionalnya saja. Kalaupun Pemerintah mengambil untung, tentu keuntungan itu sebesar-besarnya harus kembali kepada rakyat.

Kezaliman Akan Dibalas!

Rasul saw. banyak memperingatkan penguasa dan pemimpin zalim. Mereka adalah pemimpin jahat (HR at-Tirmidzi). Pemimpin yang dibenci oleh Allah SWT, dibenci oleh rakyat dan membenci rakyatnya (HR Muslim). Pemimpin yang bodoh (imâratu as-sufahâ’), yakni pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk Rasul dan tidak mengikuti sunnah beliau (HR Ahmad). Penguasa al-huthamah, yakni yang jahat dan tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya (HR Muslim). Penguasa yang menipu (ghâsy[in]) rakyat (HR al-Bukhari dan Muslim).

Pemimpin zalim atau penguasa yang menzalimi rakyatnya pasti akan dibalas oleh Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baginda Nabi saw. sampai secara khusus mendoakan keburukan atas para penguasa zalim yang mempersulit kehidupan rakyatnya:

اللَّهُمَّ مَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتي شيئًا فَشَقَّ عليهم، فَاشْقُقْ عليه، وَمَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتي شيئًا فَرَفَقَ بهِمْ، فَارْفُقْ بهِ

Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia (HR Muslim).

Tentu saja, doa Baginda Nabi saw. di atas pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Karena itu sungguh keterlaluan jika para penguasa abai terhadap doa ini.

Kekuasaan Adalah Amanah

Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah. Tentang pemimpin amanah, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اْلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga (menyuruh kalian) jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil (TQS an-Nisa’ [4]: 58).

Imam ath-Thabari, dalam Tafsîr ath-Thabarî, menukil perkataan Ali bin Abi Thalib ra., “Kewajiban imam/penguasa adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu maka orang-orang wajib mendengarkan dan mentaati dia, juga memenuhi seruannya jika mereka diseru…”

Inilah dua sifat yang melekat pada pemimpin yang adil. Pertama: Menjalankan hukum-hukum Allah SWT dalam pelaksanaan ibadah umat, muamalah, hukum-hukum ekonomi Islam (tentang kepemilikan, pengelolaan kekayaan milik umum, keuangan negara), hukum peradilan dan pidana Islam (hudûd, jinâyât, ta’zîr maupun mukhâlafât), hukum-hukum politik luar negeri; dsb.

Kedua: Menunaikan amanah ri’âyah, yakni memelihara semua urusan umat seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan bagi tiap individu warga negara); menjamin pemenuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan secara cuma-cuma; serta melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman. Dalam memelihara urusan rakyat, penguasa hendaklah seperti pelayan terhadap tuannya. Sebabnya, “Sayyidu al-qawmi khâdimuhum (Pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka).” (HR Abu Nu’aim).

Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan penegakan sistem pemerintahan Islam (Khilafah) yang menerapkan syariah Islam secara kâffah adalah untuk menyejahterakan rakyat. Seorang waliyul amri (pemimpin) dibebani amanah. Di antaranya menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui kebijakan yang dia ambil. Peran dan tanggung jawab waliyul amri dalam masalah ini sangat besar. Kelak di akhirat ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas amanah kepemimpinannya. Nabi saw. bersabda:

فَاْلإِمَامُ اْلاَعْظَمُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari).

Amanah penguasa seperti dalam hadis di atas adalah memelihara urusan-urusan rakyat (ri’âyah syu`ûn ar-ra’yah). Ri’âyah itu dilakukan dengan siyasah (politik) yang benar, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi di dalam Syarh Shahîh Muslim. Ri’âyah atau siyâsah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat.

Sayang, dalam sistem kapitalis demokrasi sekuler saat ini, penguasa lebih menghamba kepada para pemilik modal dan oligarki ketimbang memperhatikan dan melayani rakyatnya.

Karena itu saatnya umat mencampakkan sistem kapitalis demokrasi sekuler yang sudah terbukti banyak menyusahkan rakyat. Saatnya umat menerapkan sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariah Islam secara kâffah yang pasti bakal mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan keberkahan.
WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []

—*—

Hikmah:

Rasulullah saw. bersabda:

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ، وَوُزَرَاءُ فَسَقَةٌ، وَقُضَاةٌ خَوَنَةٌ، وَفُقَهَاءُ كَذَبَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ الزَّمَنَ فَلا يَكُونَنَّ لَهُمْ جَابِيًا وَلا عَرِيفًا وَلا شُرْطِيًّا

Akan ada pada akhir zaman para penguasa zalim, para pembantu (pejabat pemerintah) fasik, para hakim pengkhianat dan para ahli hukum Islam pendusta. Siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, janganlah kalian menjadi pemungut cukai, tangan kanan penguasa dan polisi. (HR ath-Thabrani). []

—*—

Older Posts »

Kategori

%d blogger menyukai ini: