Oleh: Refa | 5 Juni 2008

Pancasila hanya bisa diwujudkan dengan Syariat Islam


”Mengganggu Pancasila”  adalah istilah yang sering digunakan untuk menyudutkan kalangan Islam. Seolah umat Islam membahayakan NKRI

(Catatan Terhadap Hari Lahirnya Pancasila)

“…semboyan-semboyan dari lima pokok Pancasila itu, adalah merupakan semboyan-semboyan yang bagus dan menarik, tapi sayang, sekali lagi sayang,bahwa Pancasila itu sendiri tidak mempunyai pedoman untuk mempraktekkan ajarannya itu dengan batas-batas serta saluran-saluran yang kongkrit. Sehingga merupakan semboyan-semboyan yang sukar dibuktikan kenyataannya dengan kongkrit….”

[KH. Ahmad Zaini, Tokoh NU dalam sidang di Majelis Konstituante]

Oleh: Artawijaya *

Tanggal 1 Juni diperingati oleh kalangan nasionalis sekular sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato tentang dasar negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang itu, Soekarno menyampaikan gagasanya soal dasar negara, dari beragam perasan pemikiran dan ideologi, termasuk ide dari Sun Yat Sen, tokoh komunis Cina yang juga anggota Freemasonry. Pidato Soekarno yang menyebut Kata Pancasila pada hari itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.

Beragam kegiatan dilakukan oleh kelompok pengusung paham kebangsaan ini, untuk kembali mengampanyekan pentingnya menjaga ideologi buatan manusia itu, selain juga mengampanyekan perlunya kewaspadaan terhadap upaya-upaya yang dianggap dapat merongrong ideologi negara. PDIP misalnya, tahun ini mengadakan acara bertajuk “Gebyar Pancasila”, sedangkan Aliansi Kebangsaan, kelompok yang terdiri dari beragam agama dan kepercayaan, mengadakan Apel Siaga di Lapangan Monas Jakarta.

Saat berpidato di S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura, 11 September 2007, tokoh PDIP Taufik Kiemas mengatakan, PDIP bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai rumah besar yang bertujuan mempertahankan Pancasila,NKRI dan pluralisme. Bagi PDIP, mustahil nasionalisme terwujud tanpa pluralisme. Untuk mewujudkan itu, PDIP membangun Koalisi Kebangsaan dengan Partai Golkar di dalam negeri, dan berkerjasama dengan Amerika Serikat di luar negeri, yang dianggap oleh Taufik Kiemas memiliki kemampuan dalam campur tangan terhadap negara lain.

Selain mengampanyekan Pancasila, Taufik juga bersuara lantang menyerang fundamentalisme agama, yang tentu saja diarahkan kepada umat Islam.Berikut sebagian kutipan pidato Taufik Kiemas:

“Kehadiran terorisme dan fundamentalisme agama memang potensial merusak konsensus kebangsaan Bhineka Tunggal Ika (Unity in Diversity) yang telah diperjuangkan pendiri bangsa kami. Bila rakyat suatu Negara makmur, gerakan terorisme baik yang berakar kepada pemahaman agama maupun ideologi ekstrem, tidak akan mendapat habitat bagi pertumbuhannya…

Gerakan radikal, termasuk di dalamnya aksi-aksi terorisme, apapun alasannya merupakan musuh peradaban dunia. Sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk saya pribadi, tidak akan pernah memberi toleransi apapun terhadap para penggerak dan pendukung terorisme yang umumnya berlatarbelakang gerakan fundamentalisme agama itu. Para penggerak dan pendukung fundamentalisme agama ingin menegakkan agamanya secara kaffah, artinya utuh mencakup berbagai bidang kehidupan.

Karena menganggap ajarannya paling benar, dan oleh sebab itu bertentangan dengan sikap masyarakat Indonesia umumnya yang toleran dan menjunjung tinggi keragaman, fundamentalisme agama tidak mendapat dukungan yang berarti di Indonesia. Fundamentalisme agama di Indonesia diperjuangkan di Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui perjuangan kekerasan yang sekarang ini dikenal dengan sebutan terorisme. Mereka adalah kelompok kecil yang berdisiplin tinggi dengan wilayah penyebaran terbatas.

Di luar mereka, ada fundamentalisme agama yang disebarkan melalui jalur politik dengan mengikuti pemilihan umum. Islam is solution menjadi slogan utama partai pendukung gerakan ini. Meski pada awalnya mereka begitu gigih memperjuangkan pelaksanaan syariah Islam, pengalaman empiris di Indonesia menunjukan bahwa mereka akan selalu termoderasi ke arah tengah. Pada hakekatnya ide-ide radikal tentang perubahan ke arah pelaksanaan syariah secara kaffah tak akan mendapat tempat di Indonesia.”

Sikap paranoid Taufik akan bahaya fundamentalisme agama tak lebih disebabkan oleh makin menguat dan simpatiknya gerakan Islam di Indonesia dalam menawarkan solusi bagi bangsa ini. Di samping juga ketakutan akan tren global dengan makin menguatnya kelompok Islam di berbagai negara sekular, seperti kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki, Hamas di Palestina, al-Ikhwan al-Muslimun di Mesir yang sama-sama mengusung Islam sebagai solusi (al-Islam huwa al-hal). Kelompok nasionalis sekular di negara-negara tersebut, termasuk di Indonesia, tak bisa menyembunyikan kebobrokannya dalam mengelola negara.

Di Indonesia, seperti tercermin dalam pidato Taufik Kiemas, hasrat kelompok nasionalis sekular untuk berkuasa sedemikian besar, sementara di beberapa daerah yang menjadi basis partainya, perda-perda anti-maksiat yang kerap dikonotasikan sebagai perda syariat, mendapat dukungan luas dari masyarakat. Untuk menjegal perda ini, kelompok nasionalis sekular melemparkan isu soal adanya upaya penegakkan syariat Islam lewat perda anti-maksiat. Lagu lama soal ancaman disintegrasi dan de-pancasilaisasi pun kembali diputar. Seolah-olah perda-perda tersebut mengancam keutuhan NKRI dan mengancam Pancasila. Islam dan Pancasila dibenturkan lewat isu syariat Islam. Padahal jika mereka mau jujur, semua perda anti-maksiat yang berlaku di beberapa daerah, dihasilkan lewat jalur-jalur yang konstitusional dan demokratis.

Tuduhan ”Arabisasi”

Kelompok Aliansi Kebangsaan menjadikan momen 1 Juni tahun ini dengan mengadakan Apel Siaga untuk menyuarakan pembelaannya terhadap kelompok minoritas, dalam hal ini pembelaanya terhadap aliran sesat Ahmadiyah. Pancasila dijadikan tameng untuk membela kepentingan kelompok minoritas dan dijadikan alat pemukul bagi kelompok mayoritas. Umat Islam yang menuntut pembubaran Ahmadiyah dan menginginkan syariat Islam tegak di bumi ini dicap sebagai kelompok anti-Pancasila dan anti-nasionalisme.

Saat kontroversi RUU APP menyeruak di masyarakat tahun 2006 lalu, untuk memperingati hari lahirnya Pancasila, kelompok Aliansi Kebangsaan mendeklarasikan Maklumat Keindonesiaan, yang dibacakan dihadapan Presiden SBY, terkait makin menguatnya upaya menuntut Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dari kelompok Islam serta perda anti maksiat di beberapa daerah. Di tempat yang sama, Presiden SBY dalam pidato sambutannya berujar lantang,”jangan ganggu Pancasila!”

Maklumat Keindonesiaan yang dibacakan Todung Mulya Lubis itu menegaskan, Pancasila bukanlah agama dan tak ada satu agamapun yang berhak memonopoli kehidupan yang dibangun berdasarkan Pancasila.

Maklumat itu juga menegaskan keluhuran sosialisme dan keberhasilan yang diraih oleh matrealisme dan kapitalisme.

”Pancasila bukanlah wahyu yang datang dari langit. Ia lahir dari hasil jerih payah dalam sejarah. Ia tumbuh dari benturan kepentingan, sumbang menyumbang gagasan, saling mendengar dalam bersaing dan berembuk. Ia mengaku perbedaan manusia dan ketidaksempurnaanya. Ia tidak menganggap diri doktrin mahabenar. Tetapi justru itulah sebabnya kita menegakkanya, sebab kita telah belajar untuk tidak jadi manusia yang menganggap diri mahabenar.” demikian sebagian isi maklumat itu.

Maklumat itu memang disuarakan terkait RUU APP dan menjamurnya perda anti-maksiat di beberapa daerah. Jika RUU APP disahkan, seperti ditulis Majalah GATRA (6 Mei 2006), aliansi tersebut mengkuatirkan terjadinya “revolusi” di pelbagai sendi kehidupan. Tidak akan ada lagi rok mini, bikini, kecuali di Papua dan Bali sebagai tempat yang menjadi pengeculian. Tayangan film akan mengalami sensor hebat. Program seksi di televisi nasional pupus. Bila mau menonton film Hollywood dan HBO secara utuh, warga negara RI harus terbang jauh ke Bali, Papua, atau Singapura. Aliansi ini menyebut RUU APP sebagai gerakan “Arabisasi ala Taliban.”

KH Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia, memberikan tanggapan terhadap Maklumat Keindonesian dengan menulis artikel berjudul, “Mencegah Sekularisasi Pancasila” di Republika (14 Juni 2006).

Dalam artikelnya, KH Ma’ruf Amin mengeritik Maklumat Keindonesiaan sebagai upaya sekularisasi Pancasila.

”Di satu sisi dinyatakan tak satu agama pun boleh mendominasi kehidupan yag dibangun berdasarkan Pancasila, sementara sosialisme, yang dibangun berdasarkan ideologi materialisme dan anti-agama, dan karenanya bertentangan dengan Pancasila, justru diagungkan. Begitu juga dengan kapitalisme yang dibangun berdasarkan sekularisme dan setengah anti-agama, serta nyata-nyata melahirkan ketidakadilan global,” tulis Ma’ruf Amin.

Ma’ruf menjelaskan, Pancasila memang bukan sebuah agama, karena ia merupakan kumpulan nilai-nilai (values) dan visi (vision) yang hendak dituju oleh bangsa ini sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Meski begitu, bukan berarti Pancasila anti-agama, atau agama tidak mendapat ruang bagi Pancasila. Sejak disepakati, Pancasila menjamin setiap orang untuk menjalankan syariat agamanya sesuai kepercayaan masing-masing. Karena itu, visi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sila pertama menunjukkan bahwa nilai-nilai “Ketuhanan” tidak bisa begitu saja disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ironisnya, kata Ma’ruf Amin, mereka yang menginginkan tidak ada satu agamapun yang boleh mendominasi kehidupan yang dibangun berdasarkan Pancasila sebagai upaya untuk selalu membenturkan Islam dengan Pancasila. Tokoh Nahdlatul Ulama ini menyebut cara berpikir orang selalu membenturkan nilai-nilai agama dengan Pancasila sebagai orang yang picik dan tidak jujur dalam melihat fakta yang terjadi. “Demokrasi yang mereka agung-agungkan mengajarkan vox populi vox dei (suara rakyat suara tuhan). Jika rakyat yang mayoritas menginginkan kehidupan mereka diatur syariat, mengapa mereka harus menolak,” gugatnya.

Berbagai “Menggugat”

Jauh sebelum ketetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas oleh Orde Baru digugat oleh umat Islam, Pancasila yang “digali” oleh Soekarno ini juga mendaparkan tentangan keras tokoh-tokoh Islam, baik pada masa awal kemerdekaan ataupun pada masa sidang di Majelis Konstitutante, sidang yang dilakukan untuk merumuskan dasar negara.

Di Konstituante, tokoh-tokoh Islam sengit menentang Pancasila dan mengajukan Islam sbeagai dasar negara. Pada pidato pertama di Konstituante 12 November 1957, tokoh Masyumi Mohammad Natsir mengatakan, sejak dulu cita-cita politik Masyumi adalah menjadikan Islam sebagai dasar negara.

“Bukan semata-mata karena umat Islam golongan terbanyak di kalangan rakyat Indonesia seluruhnya kami memajukan Islam sebagai dasar negara, tetapi berdasarkan kepada keyakinan kami, ajaran-ajaran Islam yang mengenai ketatanegaraan dan masyarakat dapat menjamin hidup keragaman atas saling menghargai antara berbagai golongan di dalam negara,” terang Natsir. Dengan bahasa yang indah, Natsir menggambarkan keinginan umat Islam, “kalau pun besar tidak melanda. Kalau pun tinggi malah melindungi.

Dalam pidato itu Natsir juga mengeritik Pancasila sebagai gagasan yang bersumber dari hasil penggalian manusia, yang tidak bersumber pada agama.

“Kalaupun ada “Sila Ketuhanan”, sumbernya adalah sekular, laadiniyah, tanpa agama,” tegasnya. Bagi umat Islam, ujar Natsir, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, ibarat melompat dari bumi tempat berpijak ke ruang hampa, vacuum, tak berhawa. Itu disebabkan karena Pancasila ingin menjadi ideologi yang berdiri sendiri, yang netral dari agama dan berada di atas segala-galanya. Natsir mengatakan dasar negara haruslah sesuatu yang sudah mengakar di masyarakat, dan realitas sejarah membuktikan bahwa Islam sebagai agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia cukup mengakar di masyarakat. Islam mempunyai sumber yang jelas, yang berasal dari wahyu, tidak seperti Pancasila yang mempunyai banyak tafsiran, tergantung pada pandangan filosofis seseorang.

Selain Natsir, Buya Hamka yang juga anggota Masyumi mengatakan bahwa Pancasila dikenal oleh beberapa orang saja, sedangkan sebagian besar penduduk Indonesia menganut dasar yang asli, yaitu Islam.

“Islam adalah dasar yang asli di tanah air kita dan pribadi sejati bangsa Indonesia,” tegasnya. Hamka bahkan berkata,” Pancasila tidak mempunyai dasar sejarah di Indonesia”. Hamka juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan landasan bagi semangat proklamasi.

Hamka menjelaskan bahwa sejak abad 19 perjuangan umat Islam untuk kemerdekaan adalah dilatarbelakangi oleh perjuangan untuk menegakkan suatu negara berdasarkan Islam. Perang yang digelorakan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Cik Ditiro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanudin, dan lain-lain untuk mengusir kolonial Belanda, bertujuan untuk mewujudkan cita-cita negara berdasarkan Islam.

“Kamilah yang meneruskan wasiat mereka,” tegas Hamka sambil menyebut orang yang mengkhianati ruh nenek moyang pemimpin terdahulu adalah orang yang menukar perjuangan mereka (para pahlawan, pen) dengan Pancasila.

Dukungan terhadap Islam sebagai dasar negara juga disampaikan anggota konstituante asal Nahdlatul Ulama. KH. Ahmad Zaini misalnya, meragukan Pancasila sebagai dasar yang mempunyai landasan yang kuat dan bisa dijadikan acuan kongkrit bagi kehidupan bangsa ini. Kata Zaini, semboyan-semboyan dalam lima sila Pancasila memang bagus dan menarik, tapi Pancasila tidak mempunyai pedoman untuk mempraktikkan ajarannya itu dengan batas-batas serta saluran-saluran yang kongkrit. Karena itu kata Zaini, semboyan-semboyan dalam Pancasila sulit dibuktikan dengan kongkrit.

Selain Zaini, tokoh NU lain seperti KH Masjkur dan KH Saifuddin Zuhri juga meragukan Pancasila bisa menjadi acuan kongkrit bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masjkur menyebut Pancasila sebagai formula kosong tanpa arah.

“Pancasila akan menjadi perwujudan orang yang mengisinya. Andaikata Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum pada sila pertama di dalam Pancasila diisi orang atau golongan yang mengakui bahwa Tuhan adalah batu, maka Ketuhanan Yang Maha Esa akan berisi batu. Kalau diisi oleh orang atau golongan yang mempertuhankan pohon, Ketuhanan dalam Pancasila itu akan berisi pohon,” tegas Masjkur. Sedangkan menurut Zuhri, Pancasila mempunyai banyak kekurangan-kekurangan disebabkan tiadanya kebulatan berpikir. Pancasila sulit untuk bisa diklaim sebagai falsafah dan dasar negara. Posisinya paling tinggi sebagai persetujuan politik bagi aliran-aliran ideologi yang ada.

Belakangan, ucapan Kiai Masykur bahwa Pancasila adalah formula kosong tanpa arah, perwujudannya tergantung siapa yang mengisinya terbukti jelas. Pancasila ditafsirkan secara tunggal dan hegemonik oleh penguasa, untuk kepentingan kekuasaanya. Soekarno menafsirkan Pancasila, maka lahirlah ideologi Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) dan Demokrasi terpimpin yang otoriter. Soeharto menfsirkan Pancasila, maka lahirlah istilah “Demokrasi Pancasila” sebuah sistem demokrasi yang menjungkirbalikkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri, karena rezim Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi bangsa ini. Pancasila, menjadi alat pemerintah yang berkuasa untuk memuaskan syahwat politiknya!

Firasat para tokoh Islam terhadap ideologi Pancasila yang “kosong” dan bisa ditafsirkan siapa saja tergantung kepentingan dan hasrat politiknya, belakangan hari terbukti. Dalam Amanat Indoktrinasi Presiden Soekarno pada kader Nasakom, 1 Juni 1965, Soekarno membongkar sendiri selubung di balik ide Pancasilanya. Dengan penuh keyakinan Soekarno mengatakan,

Saudara-saudara, belakangan aku juga berkata bahwa Pancasila ini bisa juga diperas lagi secara lain, bukan secara Ketuhanan Yang Maha Esa, Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, tetapi bisa pula diperas secara lain, dan perasan secara lain ini adalah Nasakom. Nasakom adalah pula perasan Pancasila, dus Nasakom adalah sebenarnya juga gotong royong, sebab gotong royong adalah de totale perasan dari Pancasila, maka perasan daripada Nasakom adalah Pancasila pula,” tegas Soekarno.

Sebuah pernyataan yang makin membuat ideologi ini bisa diseret ke mana saja, ditafsirkan apa saja, dan ujungnya, melahirkan kebingungan yang sangat “berbahaya”. Wallahu’alam. [www.hidayatullah.com]

*Penulis adalah Wartawan Majalah Al-Mujtama’ dan Penulis Buku ”Dilema Mayoritas”


Responses

  1. Maksud dari Soekarno akan nasakom adalah tidak ada monopoli – monopolian dalam negara. masyarakat Indonesia yang plural berisi bermacam – macam isme. kita tidak bisa sanggah itu. jangan sampai Indonesia terpecah – pecah dalam negara bagian karena masing2 ngotot akan monopoli – monopolian isme. karena kalau begitu adanya masing2 daerah bisa kita kelompokkan saja berdasar isme. Kalau tidak ingin maka kita musnahkan saja masing2 isme yang masih bercokol. Apakah itu yang diingankan Soekarno ??? Saya rasa itu yang beliau maksud dan sampaikan pada buku indoktrinisasi manipol.

    Suka


Bagaimana tanggapan anda ?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: