Oleh: Refa | 24 November 2008

Habis Gelap Terbitlah Gelap


Ribuah caci maki, dan sumpah serapah masyarakat yang ditujukan kepada PLN nampaknya hanya dianggap angin lalu saja. Memang PLN sendiri mengakui tidak bisa berbuat banyak. Berkali-kali PLN bahkan Pemerintah (Presiden SBY) mengingatkan agar kita harus belajar hemat energi.

Ir. Supiani (Ketua DPD Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Wil. Kalselteng, Banjarbaru) dalam suatu acara  di  Aula Kayuh Baimbai dengan tema “Mencermati Fenomena Krisis Listrik di Kalsel”, menyatakan bahwa sebenarnya pemadaman listrik bergilir yang terjadi, tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada PLN. Karena di sini PLN hanya bertindak sebagai operator. Atas nama pemerintah, PLN bertindak dalam melaksanakan fungsi pelayanan umum di bidang kelistrikan, baik sosial maupun komersial. Akan tetapi menurut Supiani, karena sikap pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, akhirnya PLN kekurangan energi primer  (batu bara). Menurutnya, saat ini energi primer banyak dimiliki oleh pihak swasta dalam hal ini asing. Yang berimbas kepada pemadaman listrik bergilir akibat efek dari kekurangan energi.

Sementara menurut Syahrituah Siregar (Pengamat Ekonomi Kalsel), sebagai efek dari krisis energi ini sudah pasti terjadi pemadaman bergilir. Syahirituah Siregar juga menggambarkan tentang opini umum yang berkembang tentang swasatanisasi PLN dan take over oleh Pemerintah daerah. Menurut Syahirituah, kedua hal itu sejalan dengan road map restrukturisasi PLN yakni Liberalisasi.

Menurut saya solusi masalah Krisis Listrik ini adalah, Nasionalisasi Sumber-sumber Energi, mencabut kembali UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, dan Tolak Regionalisasi PLN.

Pemerintah harus memprioritaskan Kebutuhan dalam Negeri dulu, kalau memang ada kelebihan baru boleh menjual ke luar negeri. Fakta PLN yang katanya kekurangan pasokan batubara, kekurangan minyak sebagai pengganti batubara, adalah bukti bahwa batubara dan minyak kita saat ini lebih banyak di jual ke luar negeri oleh swasta yang berkoalisis oleh pemerintah melalui UU tadi.

Sudah seharusnya masyarakat sadar lalu bahu membahu untuk mengingatkan pada pemerintah yang telah melanggar Pasal 33 UUD 45 : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Masyarakat tidak boleh tinggal diam terhadap kedzaliman/kejahatan ini. Rakyat sebagai pemilik kekuasan yang sejati harus menuntut haknya.

Solusinya Pengelolaan Sumber Daya Alam harus dikelola dengan Syariat Islam, sehingga kesejahteraan akan dirasakan tidak hanya oleh kaum muslimin, tetapi oleh seluruh warga baik muslim maupun non muslim.


Bagaimana tanggapan anda ?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: