Oleh: Refa | 20 Juni 2009

MENELANJANGI KONSEP EKONOMI CALON PRESIDEN, BENARKAH SEMUANYA NEOLIB ?


Menjelang pemilihan presiden, istilah ekonomi neoliberalisme (disingkat neolib) mulai ramai diperbincangkan. Banyak yang tidak setuju, namun tidak sedikit pula yang mendukungnya. Perdebatan seputar neolib ini mulai ramai diperbincangkan semenjak bocoran cawapres dari partai Demokrat terkuak ke publik. Saat itulah penolakan terhadap neolib semakin massif. Ini terlihat dengan adanya berbagai aksi unjuk rasa hingga iklan penolakan di media televisi.

Seiring dengan munculnya istilah ekonomi neolib, kini kita disuguhkan pula dengan istilah ekonomi kerakyatan. Para kandidat yang bertarung kini menyatakan dirinya sebagai pendukung ekonomi kerakyatan dengan caranya masing-masing. Cuma, masalahnya, istilah ekonomi kerakyatan ini masih cukup membingungkan karena dipahami secara amat terbatas.

Hal itu terjadi karena istilah ekonomi kerakyatan hanya digunakan sebagai ‘dagangan politik’ yang digunakan untuk menarik pemilih ketimbang sebagai suatu rumusan paket kebijakan ekonomi yang utuh. Istilah ekonomi kerakyatan disodorkan oleh para penganjurnya sebagai paham ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Titik. Siapa rakyat yang dimaksudkan? Mungkin yang dimaksudkan adalah rakyat miskin. Jadi, ekonomi kerakyatan adalah paham ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin. Dalam konteks ini, tampaknya istilah ekonomi kerakyatan sengaja digunakan sebagai tandingan atas ekonomi yang dipersepsikan tidak/kurang berpihak kepada rakyat miskin. Pertanyaannya: apakah ada kebijakan ekonomi yang tidak memihak rakyat miskin sehingga perlu muncul istilah ekonomi kerakyatan? Kalau yang dimaksud adalah ekonomi neolib, lantas benarkah ekonomi kerakyatan benar-benar bersih dari ‘noda’ neolib ?

Tulisan ini mencoba untuk mengupas konsep ekonomi yang ditawarkan para calon presiden, sekaligus untuk menunjukkan apakah meraka benar-benar pro rakyat, ataukah hanya sebatas jargon. Tulisan ini juga berupaya untuk memberi gambaran apa dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi neoliberal.

KONSEP EKONOMI MEGA-PRO

Boleh dibilang, pasangan inilah yang pertama kali memakai istilah ekonomi kerakyatan. Tapi sebenarnya seperti apa rumusannya? “Menciptakan kondisi ekonomi politik Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan adalah tujuan utama ekonomi kerakyatan. Lewat ekonomi kerakyatan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan roda perekonomian, dan kemakmuran rakyat diutamakan daripada kemakmuran perorangan.” Demikianlah Deklarasi Ekonomi Kerakyatan pasangan calon presiden dan wakil presiden Megawati-Prabowo, yang dideklarasikan di Pasar Gede, Solo, Jateng, Jumat (29/5) malam. Isinya ada 8 point. Poin pertama, koperasi petani, nelayan peternak, dan usaha mikro kecil.
Selain menyatakan koperasi petani, nelayan peternak, dan usaha mikro kecil perlu diperkuat menjadi lembaga pendukung ekonomi bagi wong cilik yang lebih kokoh dan modern, deklarasi tersebut juga difokuskan pada pengembangan sistem perbankan pemerintah yang lebih memerhatikan kebutuhan untuk mendorong perekonomian rakyat.

Selanjutnya, pengembangan dan perkuatan sistem jejaring ekonomi lemah dan ekonomi kuat dalam pola inti plasma, dan pengembangan sistem industri pertanian berbasis rakyat dari hulu sampai hilir.

Ekonomi kerakyatan juga untuk memperkokoh sistem ekonomi nelayan dengan mengembangkan alat produksi pasca tangkap, agenda revitalisasi pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia, dan pembuatan kantong-kantong dan kawasan pedagang kaki lima sebagai ruang usaha PKL.

Pasangan Megawati-Prabowo juga mengangkat warisan budaya tradisional untuk dikembangkan menjadi potensi ekonomi rakyat, dan bertekad mengedepankan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran yang berorientasi pada investasi dan berpihak pada rakyat miskin. (kompas 29 Mei 2009) Lebih ringkas lagi dalam deklarasi di tempah sampah Bantar Gebang Bekasi pasangan ini berjanji mensejahterakan rakyat melalui program ekonomi kerakyatan, dengan mengambil istilah Bung Karno “berdiri di atas kaki sendiri”

KONSEP EKONOMI SBY-BUDIONO

Tak mau dianggap penganut paham neolib pasangan ini mengusung istilah ekonomi jalan tengah yang belakangan kemudian dipopulerkan lagi dengan istilah Yudhoyonomic (konsep ekonomi ala Yudhoyono)

Kamis 4 Juni di Arena PRJ Jakarta, dalam pidato politik mengawali kampanye yang berjudul “Membangun Pemerintahan yang Bersih untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat” ini, SBY menjawab masalah neolib dan ekonomi rakyat. Dengan Tegas SBY menjawab bahwa pemerintahannya yang sekarang maupun yang akan datang, bila masih diberi amanah oleh rakyat, tidaklah menganut neolib atau ekonomi kapitalis, maupun ekonomi komando gaya negeri komunis. Tetapi adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi tidak sepenuhnya dibebaskan kepada pasar, tetapi pemerintah masih ikut campur tangan untuk menjamin dan melindungi rakyat kecil.

Ekonomi yang kita anut, jelas SBY adalah ekonomi pro rakyat. Ditambahkan bahwa SBY menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, bukannya dengan menggunakan asas ekonomi neo-liberalisme tapi dengan melakukan sistem ekonomi yang telah diatur berdasarkan UUD 1945 yang bersifat mengedepankan sistem berbasis kerakyatan yang juga harus ditopang oleh pola permodalan yang sangat baik sehingga hasil produksi dapat maksimal serta menambah atau membuka lapangan pekerjaan yang baru. (partaidemokrat.or.id)

KONSEP EKONOMI JK-WIN

Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto akan menerapkan sistem ekonomi mandiri, jika terpilih pada pemilu presiden mendatang. “Sistem ekonomi mandiri yang akan diterapkan itu merupakan sistem antara ekonomi neoleberalisme dan ekonomi kerakyatan,” kata Pengamat Ekonomi INDEF, Fadhil Hasan, dalam diskusi “Ayo maju bersama JK-Wiranto” di Chemistry, Media Center, di Jakarta,

Faham ekonomi mandiri adalah perekonomian yang mengandalkan kekuatan bangsa sendiri, untuk mengelola sumberdaya alam untuk kemakmuran masyarakatnya.

Sistem ekonomi mandiri juga tidak menolak pasar global agar produk-produk lokal dapat bersaing di pasar dunia.

Menurut Fadhil, faham neoliberalisme merupakan sebuah fenomena sosial-politik yang biasanya dialamatkan kepada sekelompok penguasa dan intelektual di Barat yang mendukung dan ingin menghidupkan kembali gagasan-gagasan liberalisme klasik.

Dimana dalam sistem ekonomi tersebut mengurangi campur tangan pemerintah, dan kegiatan perekonomian akan lebih besar dilaksanakan oleh pelaku-pelaku ekonom.

“Sistem ekonomi neoliberalisme saat berkembang di negara barat tahun 80-an banyak ditemukan ketimpangan sehingga kurang cocok untuk diterapkan pemerintah Indonesia,” katanya.
Neoliberalisme kerap dianggap sebagai pendukung pasar bebas, ekspansi modal dan globalisasi.
Fadhil menambahkan, Indonesia yang memiliki laut cukup luas, maka program JK-Wiranto juga akan melaksanakan pembangunan maritim. “Selain membangun di daratan, jika terpilih pemerintahan JK-Wiranto juga akan mengutamakan pembangunan kepelabuhanan,” katanya. (Kabar Politik, TV One 25 Mei 2009)

MENGKRITISI EKONOMI KERAKYATAN

Sebenarnya istilah ekonomi kerakyatan tidak dikenal dalam literatur ekonomi dan ekonomi politik. Yang terdapat dalam pembahasan ekonomi adalah kategorisasi suatu populasi berdasarkan pendapatannya. Maka, kemudian dikenal adanya masyarakat berpendapatan tinggi atau kaya dan masyarakat berpendapatan rendah atau miskin.

Berdasarkan kategori tersebut kemudian dibuat analisis dampak dari suatu kebijakan ekonomi terhadap masyarakat yang tingkat pendapatannya berbeda. Hasilnya, dampak kebijakan ekonomi dirasakan berbeda-beda pada kelompok masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan, gender, dan umur. Bayangkan suatu kebijakan ekonomi dalam bidang pertanian. Ada dua kelompok petani: yang kaya dan yang miskin. Petani yang lebih kaya dapat mengadopsi bibit baru dan meningkatkan produksinya. Dan karena produksi meningkat, harga cenderung turun. Sementara itu, petani miskin tidak dapat membeli bibit baru sehingga produksinya tidak bertambah dan pendapatannya tetap atau bahkan berkurang. Dari contoh ini dapat ditarik kesimpulan suatu kebijakan ekonomi akan memberikan dampak yang berbeda terhadap dua kategori masyarakat dengan tingkat pendapatan yang tidak sama.

Bagaimana ekonomi menangani masalah ketimpangan distribusi tersebut? Yang pasti bukan dengan mengusung ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi tidak mengubah ketimpangan, karena proporsi manfaat pertumbuhan dirasakan sama oleh masyarakat kaya dan miskin. Sumber daya masyarakat miskin terbatas, maka tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi kemudian lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kaya karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya.

Dari kenyataan tersebut kemudian dirumuskan suatu kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin. Tujuannya, agar kelompok ini dapat menikmati pertumbuhan ekonomi secara lebih baik dan mereka juga dapat lebih jauh terlibat dalam aktivitas ekonomi. Inilah yang dikenal sebagai pro-poor growth (kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin).

Jadi, istilah ekonomi kerakyatan tidak dikenal dalam literatur ekonomi. Yang dikenal adalah pro-poor growth. Kebijakan ekonomi akan berpihak kepada rakyat miskin, jika pemerintah memberikan alokasi lebih banyak dan juga secara khusus menyusun kebijakan bagi masyarakat miskin, sehingga dapat dikatakan pemerintah sudah mengadopsi kebijakan yang memihak masyarakat miskin.

Kebijakan ekonomi yang peduli masyarakat miskin mesti dijalankan dengan serius dan bukan sekadar slogan politik. (tempo interaktif, 4 juni 2009)

‘RUKUN IMAN’ EKONOMI NEOLIBERALISME

Karena ada kecenderungan neoliberalisme dijadikan sebagai “agama” baru, maka agama ini pun memiliki “Rukun Iman” Neoliberalisme. Ada 10 kesepakatan hasil dari Consensus Washington. Dari sepuluh kesepakatan itu, secara ringkas dapat disederhanakan menjadi 4, yaitu (1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk kebijakan penghapusan subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangan; (3) liberalisasi perdagangan; dan (4) pelaksanaan privatisasi BUMN. Kebijakan neoliberal yang intinya terdiri dari 4 pilar tersebut, diterapkan melalui paksaan oleh lembaga finansial internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Indonesia adalah korban yang ke sekian kalinya dalam penerapan kebijakan neoliberal itu.

Kebijakan ekonomi Indonesia selama dan setelah krisis seperti pemotongan subsidi BBM, privatisasi bank negara, privatisasi universitas dan pendidikan, privatisasi PLN, privatisasi RSU, privatisasi pertambangan dan perkebunan negara yang dulu hasil dari nasionalisasi di awal kemerdekaan, adalah bentuk nyata kebijakan neoliberal itu. Termasuk juga divestasi terhadap perusahaan-perusahaan negara dan bank pemerintah, liberalisasi perdagangan dan perpajakan yang diterapkan selama krisis hingga kini. Karenanya, banyak orang menilai neoliberalisme berarti rekolonisasi.

TRACK RECORD MEMBUKTIKAN SEMUA NEOLIBERAL

Pada masa pemerintahan Megawati dikenal sebagai pemerintahan yang obral asset negara. Sebut saja kontrak penjualan LNG Tangguh Papua ke Cina thn 2002. Kontrak ini diduga merugikan Negara Rp 350 triliun. Megawati juga mengobral murah PT Indosat dan Telkomsel kepada Temasek Perusahaan BUMN milik Singapura thn 2002 senilai Rp 5 triliun.

Tekanan harga minyak dunia pun membuat Megawati menaikkan harga BBM. Meski tidak secara drastis, tapi ini mengisyaratkan pelepasan harga BBM sesuai dengan harga pasar seperti yang digariskan IMF. Atas nama kepentingan asing Mega juga mengeluarkan perpu No 1 thn 2004 yang mengijinkan hutan lindung untuk pertambangan.

SBY-JK pun menerapkan kebijakan ekonomi neolib pada masa pemerintahannya. Di awal pemerintahannya BBM naik dengan dasyat, rata-rata 126%  SBY-JK pun melepas blok cepu kepada Exxon Mobile thn 2006 pasca kedatangan Menlu AS Condoleeza Rice waktu itu.

SBY-JK pun mengeluarkan Perpu No 2 thn 2008 tentang jenis&tarif PNBP dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan selain kegiatan kehutanan. Jadi dengan Perpu ini pemerintah mempersilahkan siapa saja ‘merusak’ hutan asal dengan dalil ‘pembangunan’. SBY-JK pun melanggengkan privatisasi BMUN. Thn 2008 ada sekitar 38 BMUN yang direncanakan untuk diprivatisasikan. Di penghujung pemerintahannya SBY-JK menawarkan Blok Natuna D-Alpha ke Shell Belanda.

Dari paparan konsep ekonomi yang ditawarkan 3 pasangan capres serta melihat track record dari apa yang telah mereka lakukan selama ini, maka bisa dipastikan bahwa konsep ekonomi mereka ke depan pun tidak bisa dipisahkan dari jerat neolib. Lebih – lebih instrument neoliberalisme seperti IMF, World Bank, atau pun ADB telah menjerat melalui sejumlah UU yang dikeluarkan. Tanpa mencabut UU yang diproduksi sesuai ‘pesanan’ mereka seperti UU Penanaman Modal, UU SDA, UU Mineral dan Bahan Tambang mustahil Indonesia lepas dari jerat neolib.

ADAKAH ALTERNATIF LAIN?

Islam diturunkan sebagai aturan hidup bagi umat manusia. Suah barang tentu Islam juga memiliki konsep aturan di bidang ekonomi.

Paradigma sistem ekonomi Islam ada 2 (dua), yaitu: Pertama, paradigma umum, yaitu Aqidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam, dan sebagainya. Aqidah Islamiyah di sini dipahami bukan sekedar sebagai Aqidah Ruhiyah (aqidah spiritual), yakni aqidah yang menjadi landasan aktivitas-aktivitas spiritual murni seperti ibadah, namun juga sebagai Aqidah Siyasiyah (aqidah politis), yakni aqidah yang menjadi landasan untuk mengelola segala aspek kehidupan manusia tanpa kecuali termasuk ekonomi.
Kedua, paradigma khusus (cabang), yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam Syariah Islam yang lahir dari Aqidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Paradigma khusus ini terdiri dari tiga asas (pilar), yaitu: (1) kepemilikan (al-milkiyah) sesuai syariah, (2) pemanfaatan kepemilikan (tasharruf fi al-milkiyah) sesuai syariah, dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat, melalui mekanisme syariah.

Dalam sistem ekonomi Islam, tiga asas tersebut tidak boleh tidak harus terikat dengan syariah Islam, sebab segala aktivitas manusia (termasuk juga kegiatan ekonomi) wajib terikat atau tunduk kepada syariah Islam. Sesuai kaidah syara, “Al-Ashlu fi al-af’al al-taqayyudu bi al-hukm al-syar’i “ (Prinsip dasar mengenai perbuatan manusia, adalah wajib terikat dengan syariah Islam).

Paradigma sistem ekonomi Islam tersebut bertentangan secara kontras dengan paradigma sistem ekonomi kapitalisme saat ini, yaitu sekularisme. Aqidah Islamiyah sebagai paradigma umum ekonomi Islam menerangkan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala asek kehidupan tanpa kecuali, termasuk aspek ekonomi (lihat Qs. al-Maidah [5]: 3; Qs. an-Nahl [16]: 89)
Paradigma Islam ini berbeda dengan paradigma sistem ekonomi kapitalisme, yaitu sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) Selanjutnya, karena agama sudah disingkirkan dari arena kehidupan, lalu manusia bebas merekayasa kehidupan tanpa kekangan Tuhan, maka manusia harus diberi kebebasan yaitu; kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku, dan kebebasan kepemilikan.

Bertitik tolak dari kebebasan kepemilikan inilah, lahir sistem ekonomi kapitalisme. Dari tinjauan historis dan ideologis ini jelas pula, bahwa paradigma sistem ekonomi kapitalisme adalah sekularisme
Sekularisme ini pula yang mendasari paradigma cabang kapitalisme lainnya, yaitu paradigma yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan (barang dan jasa) kepada masyarakat. Semuanya dianggap lepas atau tidak boleh disangkutpautkan dengan agama.
Berdasarkan sekularisme yang menafikan peran agama dalam ekonomi, maka dalam masalah kepemilikan, kapitalisme memandang bahwa asal usul adanya kepemilikan suatu barang adalah terletak pada nilai manfaat (utility) yang melekat pada barang itu, yaitu sejauh mana ia dapat memuaskan kebutuhan manusia. Jika suatu barang mempunyai potensi dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka barang itu sah untuk dimiliki, walaupun haram menurut agama,

Ini berbeda dengan ekonomi Islam, yang memandang bahwa asal usul kepemilikan adalah adanya izin dari Allah SWT (idzn Asy-Syari’) kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Jika Allah mengizinkan, berarti boleh dimiliki. Tapi jika Allah tidak mengizinkan (yaitu mengharamkan sesuatu) berarti barang itu tidak boleh dimiliki. Maka babi dan minuman keras tidak boleh diperdagangkan karena keduanya telah diharamkan Allah, yaitu telah dilarang kepemilikannya bagi manusia muslim.

Dalam masalah pemanfaatan kepemilikan, kapitalisme tidak membuat batasan tatacaranya (kaifiyah-nya) dan tidak ada pula batasan jumlahnya (kamiyah-nya). Sebab pada dasarnya sistem ekonomi kapitalisme adalah cermin dari paham kekebasan di bidang pemanfaatan hak milik. Maka seseorang boleh memiliki harta dalam jumlah berapa saja dan diperoleh dengan cara apa saja. Walhasil tak heran di Barat dibolehkan seorang bekerja dalam usaha perjudian dan pelacuran.

Sedangkan ekonomi Islam, menetapkan adanya batasan tatacara (kaifiyah-nya), tapi tidak membatasi jumlahnya (kamiyah-nya). Tatacara itu berupa hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan cara pemanfaatan (tasharruf) harta, baik pemanfaatan yang berupa kegiatan pembelanjaan (infaqul maal), seperti nafkah, zakat, shadaqah, dan hibah, maupun berupa pengembangan harta (tanmiyatul maal), seperti jual beli, ijarah, syirkah, shina’ah (industri), dan sebagainya. Seorang muslim boleh memiliki harta berapa saja, sepanjang diperoleh dan dimanfaatkan sesuai syariah Islam. Maka dalam masyarakat Islam tidak akan diizinkan bisnis perjudian dan pelacuran, karena telah diharamkan oleh syariah.

Dalam masalah distribusi kekayaan, kapitalisme menyerahkannya kepada mekanisme pasar, yaitu melalui mekanisme harga keseimbangan yang terbentuk akibat interaksi penawaran (supply) dan permintaan (demand). Harga berfungsi secara informasional, yaitu memberi informasi kepada konsumen mengenai siapa yang mampu memperoleh atau tidak memperoleh suatu barang atau jasa. Karena itulah peran negara dalam distribusi kekayaan sangat terbatas. Negara tidak banyak campur tangan dalam urusan ekonomi, misalnya dalam penentuan harga, upah, dan sebagainya. Metode distribusi ini terbukti gagal, baik dalam skala nasional maupun internasional. Kesenjangan kaya miskin sedemikian lebar.

Sedikit orang kaya telah menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar manusia hanya menikmati sisa-sisa kekayaan yang sangat sedikit. Pada tahun 1985 misalnya, negara-negara industri yang kaya (seperti AS, Inggris, Perancis, Jerman, dan Jepang) yang penduduknya hanya 26 % penduduk dunia, menguasai lebih dari 78 % produksi barang dan jasa, 81 % penggunaan energi, 70 % pupuk, dan 87 % persenjataan dunia (Rudolf H. Strahm, Kemiskinan Dunia Ketiga, Jakarta : CIDES, 1999, hlm. 8-9). Pada tahun 1985 juga, pendapatan nasional (GNP) Indonesia besarnya adalah 960 dolar AS per orang setahunnya, sejumlah 80 % daripadanya merupakan nilai aktivitas ekonomi dari 300 grup konglomerat saja. Sedangkan selebihnya (hampir 200 juta rakyat) kebagian 20 % saja dari seluruh porsi ekonomi nasional (Republika, 28 Agustus 2000).

Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme syariah, yaitu mekanisme yang terdiri dari sekumpulan hukum syariah yang menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme syariah ini terdiri dari mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi.
Mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta (tanmiyatul mal) dalam akad-akad muamalah dan sebab-sebab kepemilikan (asbab at-tamalluk). Mekanisme ini, misalnya ketentuan syariah yang: (1) membolehkan manusia bekerja di sektor pertanian, industri, dan perdagangan; (2) memberikan kesempatan berlangsungnya pengembangan harta (tanmiyah mal) melalui kegiatan investasi, seperti dengan syirkah inan, mudharabah, dan sebagainya; dan (3) memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang (SDA) milik umum (al-milkiyah al-amah) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Sedang mekanisme non-ekonomi, adalah mekanisme yang berlangsung tidak melalui aktivitas ekonomi yang produktif, tetapi melalui aktivitas non-produktif. Misalnya dengan jalan pemberian (hibah, shadakah, zakat, dan lain-lain) atau warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata, baik yang disebabkan adanya sebab alamiah seperti bencana alam dan cacat fisik, maupun sebab non-alamiah, misalnya penyimpangan mekanisme ekonomi (seperti penimbunan).
Mekanisme non-ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (al-tawazun) ekonomi, dan memperkecil jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Mekanisme ini dilaksanakan secara bersama dan sinergis antara individu dan negara.

Mekanisme non-ekonomi ada yang bersifat positif (ijabiyah) yaitu berupa perintah atau anjuran syariah, seperti: (1) pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan, (2) pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik, (3) pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan, dan (4) pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.

Ada pula yang mekanisme yang bersifat negatif (salbiyah) yaitu berupa larangan atau cegahan syariah, misalnya (1) larangan menimbun harta benda (uang, emas, dan perak) walaupun telah dikeluarkan zakatnya; (2) larangan peredaran kekayaan di satu pihak atau daerah tertentu; (3) larangan kegiatan monopoli serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar; (4) larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada para penguasa; yang ujung-ujungnya menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat.

PENUTUP

Demikianlah uraian paradigma sistem ekonomi Islam. Dengan memahaminya, diharapkan umat Islam terdorong untuk menerapkannya dan sekaligus mengetahui perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme yang tengah diterapkan. Diharapkan pula masyarakat mampu menyikapi konsep ekonomi yg ditawarkan para capres menjelang pilpres kali ini.

Sudah saatnya sistem ekonomi kapitalisme yang hanya menimbulkan penderitaan itu kita hancurkan dan kita gantikan dengan ekonomi Islam yang insya Allah akan membawa barakah bagi kita semua.
”Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan berrtakwa, niscaya akan Kami limpahkan bagi mereka barakah dari langit dan bumi, tapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya itu.” (QS Al A’raaf (7) : 96)


Responses

  1. Menurut saya Ekonomi Islam itu seperti batu intan yang nggak pernah diasah, namun si pemilik selalu bilang intan itu sangat indah dan lebih indah dr intan2 lainya.

    Suka

  2. Apakah budiono antek neolib? Kalau ya kenapa dia mau jadi antek neolib? Kalau neolib diterapkan di indonesia apakah indonesia akan bangkrut total? Kepada siapa Indonesia akan dijual murah untuk mendapatkan duit bagi para penjualnya? Kalau sudah terjual apa yang akan terjadi dg rakyat Indonesia yg terdiri 250 juta? Apakah akan jadi pengemis atau akan di bunuh secara massal oleh pemerintah asing yg telah membeli indonesia? Apakah kemerdekaan Indonesia diperjuangkan untuk kepentingan amerika demi agama neolib? Apakah ekonomi syariah harus di hancurkan demi kebebasan dan demi agama neolib? Siapakah nabinya neolib itu? Kenapa kebanyakan umat islam senang sama neolib dan benci syariah? Apakah karena bangga dg neolib yg keren, modren dan berasal dari negara maju itu umat islam bangga sebagai neolib? Sby, budiono itu agamanya islam atau neolib? Kalau neolib silahkan, karena indonesia masih kaya demi memperjuangkan agama dan keyakinannya. Kalau beragama islam tolong pertimbangkan ekonomi syariah demi agama dan rakyat Indonesia. Maaf saya hanya bertanya karena belum tahu. Dan saya tidak berkomentar. Org tidak tahu harus diberi tahu bukan untuk dihakimi. Saya hanya wong cilik. Kasihanilah saya.Sekian.

    1. Untuk mengetahui antek neolib atau bukan, lihat saja dari kebijakan yg dikeluarkan (ciri2nya diantaranya : menghapus subsidi untuk rakyat, memprivatisasi(swastanisasi) BUMN, kebijakan pasar bebas) lebih lengkapnya silakan cari isi 10 konsensus washington yg merupakan pilar utama ekonomi kapitalis liberal.
    2. Dengan menerapkan ekonomi liberal pelan tapi pasti negara ini akan bangkrut, sumber kekayaan negeri ini bukannya dinikmati rakyatnya tapi justru dikeruk oleh swasta asing. Jadilah rakyat ini budak di negeri sendiri.
    3. Mengenai siapa ‘nabinya’ neolib dan bagaimana sejarah neolib, secara singkat dpt saya katakan bahwa dalam sebuah konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods pada 1944, konferensi ini bertujuan mencari solusi untuk mencegah terulangnya depresi ekonomi di masa sesudah perang. Negara-negara anggota PBB lebih condong pada konsep negara kesejahteraan sebagaimana digagas oleh John Maynard Keynes (keynesianisme). Dalam konsep keynesianisme, peranan negara dalam bidang ekonomi tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan. Tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal, khususnya untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja. Namun pada pertengahan tahun 1970-an ketika pasca perang Yom Kippur, Amerika kewalahan menanggung biaya sosial rakyatnya maka munculah, Robert Nozic yang menggagas perlunya peran penting kaum korporat dalam menunjang ekonomi Negara. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai Reagenomic. Di Inggris, kemudian muncul “Thatcherisme” yang dibidani oleh Keith Joseph. Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran Locke, sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama: Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai “Neoliberalisme”. Jadi neolib itu sendiri bentuk metamorfosis dari klasiklib yg dikembangkan oleh Adam Smith, David Ricardo, dll Merekalah para ‘nabi’ neolib
    .

    Suka

  3. Wong cilik kok beraninya bertanya seperti itu. Kalau nggak paham diam saja. Rakyat kecil ndak perlu tahu apa saya neolib atau tidak. Toh kalau indonesia terjual, kan kamu sekalian jadi miliknya amrik itu. Dan akhirnya kamu sekalian jadi kaya raya bersama bersama amrik simata satu lewat agama neolib. Paham.

    Semakin ketahuan kalo pak SBY/Neokolonial ini sengaja memelihara dan memanfaatkan wong cilik yg nggak ngerti apa2. Mereka wong cilik terus ditipu dengan janji2 palsu. Dengan begitu Sby bisa berkuasa lagi.

    Saya kok nggak percaya kalo dengan ekonomi liberalisme, kekayaan bakal dirasakan bersama2. Bahaya terbesar dari ekonomi liberal ini menurut Ichsanudin Norsy (pengamat ekonomi) adalah munculnya jurang kesenjangan yg teramat dalam dan lebar. Yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Beda banget dengan ekonomi Islam

    Suka

  4. Neolib itu adalah kebanggaanku. Walaupun neolib itu ditugaskan menghancur masyarakat bodoh dg cara sistim ijon internasional tapi dia sebagai mashab ekonomi org kaya untuk memeras harta org lain dg cara licik, akan terus di terapkan di indonesia yg hebat, sekuler, liberal dan demokratis. Siapa yg tidak setuju dg neolib adalah orang bodoh dan pantas untuk diperbodoh lagi. Tugas neolib adalah penerapan sistim riba yg tidak bisa ditawar-tawar lagi demi kemakmuran simata satu amrik alias paman samiri. Bagi siapa yg membangkang dicap orang bodoh dan tidak berpendidikan. Hidup neolib. Hidup budiono. Hidup sby. Hidup kepalsuan. Hidup polesan. Hidup melankolis. Hidup masyarakat sinetron.

    kata anda: “siapa yg tdk setuju neolib adalah orang bodoh? ”
    padahal banyak juga lho pakar2 ekonomi, pengamat ekonomi, dll yg menentang kebijakan ekonomi liberal. Anda tentu kenal dengan Bpk Revrison Bawasir pakar ekonomi dari UGM, Pengamat ekonomi Ihsanudin Norsy, ibu Hendri saparini dari EKONIT dll. Apa anda juga menganggap mereka orang2 bodoh yang nggak ngerti persoalan ekonomi?

    Suka


Bagaimana tanggapan anda ?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: