Oleh: Refa | 3 Juni 2018

MELURUSKAN FITNAH SEPUTAR ORMAS ISLAM HTI


Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Advokat, Aktivis Hizbut Tahrir

Penulis Aktif di Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sejak tahun 2004 hingga saat ini. Dalam kurun waktu tersebut, sebagai seorang muslim dan praktisi hukum, penulis tidak pernah melihat ada kegiatan HTI yang menyimpang dari konstitusi. Maka menjadi aneh ketika pada bulan Mei 2017, Pemerintah melalui Kemenpolhukam mengumumkan rencana pembubaran HTI yang kemudian oleh media di framing sebagai pengumuman pembubaran HTI.

Ketika itu, Wiranto sendiri terlihat kebingungan saat ditanya mekanisme selanjutnya. Baru kemudian, Wiranto menyebut akan mengambil upaya hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran melalui pengadilan.

Penulis sendiri, ketika itu segera membuat kajian terhadap UU Ormas (UU No. 17/2013) untuk mengantisipasi langkah hukum pemerintah jika rencana pembubaran dilayangkan ke pengadilan. Dalam kajian penulis, rasanya penulis saat itu sangat optimis bisa memenangkan perkara. Mengingat, prosedur dan tata cara pencabutan status BHP Ormas sangat rinci, rigid, melalui serangkaian proses dan tahapan tertentu, yang jika dilakoni setidaknya membutuhkan waktu paling tidak 450 hari (1,5 tahun) untuk memperoleh keputusan hukum yang inkrah melalui pengadilan.

Penulis juga lebih optimis, karena sampai saat pengumuman pembubaran yang diumumkan Wiranto, Pemerintah tidak pernah satu kalipun memanggil HTI untuk melakukan mediasi atau melayangkan surat peringatan. Padahal, prosedur untuk mencabut status BHP HTI paling tidak harus melalui proses mediasi, pemberian surat peringatan pertama, peringatan kedua dan ketiga dengan jeda waktu tertentu, Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI untuk melakukan pembekuan sementara, hingga meminta Jaksa selaku pengacara negara mewakili Pemerintah mengajukan permohonan pencabutan status BHP HTI melalui pengadilan.

Tetapi alih-alih mengambil upaya hukum ke pengadilan, Pemerintah justru mengambil opsi menerbitkan Perppu. Dengan dalih asas contrarius actus, akhirnya Pemerintah menghindari pengadilan dan kemudian menerbitkan Perppu yang didalamnya memindahkan wewenang pencabutan status BHP Ormas dari Palu pengadilan ke tangan Penguasa.

Perppu Ormas No. 2 tahun 2017 yang diterbitkan 10 Juli 2017 ditindaklanjuti dengan pengumuman pencabutan status BHP HTI pada tanggal 19 Juli 2017. Atas SK pencabutan BHP HTI tersebut, HTI melalui kantor hukum Ihza & Ihza Law Firm menggugat Pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Kemudian, melalui putusan Nomor 211/G/2017/PTUN.JKT, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Menyatakan Menolak Gugatan HTI dan menyatakan sah Surat Keputusan Nomor AHU-30.A.01.08. Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017.

Menariknya, Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa HTI tetap sah dan legal untuk mengajukan Gugatan PTUN, meskipun telah dicabut status badan hukumnya. Pertimbangan ini jelas menolak Eksepsi Kemenkumham yang meminta Majelis Hakim tidak menerima Gugatan karena HTI sejak tanggal 17 Juli 2017 telah dicabut status Badan Hukumnya. Padahal, HTI baru mengajukan Gugatan PTUN pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan Register Perkara No. 211/G/2017/PTUN.JKT.

Diantara substansi penting putusan PTUN Jakarta adalah bahwa Majelis Hakim hanya menolak gugatan HTI yang dengan demikian SK pencabutan status BHP HTI dikuatkan pengadilan. Majelis tidak pernah memberi pertimbangan atau amar putusan yang menyebut HTI dibubarkan atau HTI sebagai Organisasi terlarang.

FITNAH TERHADAP HTI

sejak pengumuman pembubaran HTI oleh Wiranto, media mainstream kompak membuat narasi jahat seolah HTI sudah dibubarkan. Bahkan, ketika proses upaya Gugatan hukum PTUN belum didaftarkan, Kemendagri telah mengirimkan radiogram ke pemerintahan daerah untuk mengawasi kegiatan HTI.

Saat sidang Gugatan berproses hingga putusan PTUN Jakarta, marak opini jahat yang membuat vonis sesat seolah-olah HTI Ormas ilegal dan terlarang. Kegiatan dakwah HTI, anggota HTI dan simpatisannya mengalami berbagai persekusi yang dilakukan hanya berdasarkan tendensi dan kebencian.

Padahal jika dikembalikan ke materi hukum, putusan PTUN Jakarta hanya menguatkan status pencabutan BHP HTI, tidak ada amar putusan PTUN Jakarta yang menyatakan membubarkan HTI atau menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang, termasuk tidak ada amar putusan yang menetapkan ajaran Islam Khilafah sebagai ajaran atau paham yang dilarang.

Berbeda kasus dengan HTI, contoh faktual organisasi yang dibubarkan, dinyatakan terlarang dan paham yang diemban juga dinyatakan sebagai paham terlarang, yakni kasus pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terbukti telah memberontak kepada negara.

Melalui TAP MPRS NO. XXV/1966, didalamnya tegas menyebutkan tiga hal. Pertama, pernyataan pembubaran PKI. Kedua, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang. Ketiga, pernyataan pelarangan paham atau ideologi yang diemban PKI yakni marxisme/leninisme, atheisme, komunisme.

Jadi kejam sekali jika ada yang membuat sikap terhadap HTI sebagaimana diperlakukan terhadap PKI. Hal ini disebabkan oleh beberapa argumentasi :

Pertama, HTI tidak pernah melakukan kudeta dan pemberontakan. HTI murni berdakwah dengan pendekatan pemikiran, tanpa kekerasan dan tanpa fisik. Methode dakwah HTI adalah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW. Semua materi dakwah yang disampaikan murni ajaran Islam dan tidak ada satupun yang menyimpang darinya.

Tidak ada satupun jiwa yang meninggal karena menjadi korban dakwah HTI atau fasilitas publik yang rusak akibat dakwah HTI. Berbeda dengan PKI yang terbukti membunuh para pahlawan revolusi dan terbukti melakukan kudeta.

Kedua, tidak ada satupun keputusan atau produk hukum yang menyatakan HTI sebagai Ormas terlarang. Bahkan, merujuk pada pasal 10 UU Ormas, disebutkan bahwa Ormas dapat berbadan hukum dan dapat pula tidak berbadan hukum.

Ormas berbadan hukum dapat memilih opsi badan hukum perkumpulan atau badan hukum yayasan. Sedangkan Ormas tak berbadan hukum bisa mengambil opsi sebagai Ormas terdaftar atau tidak terdaftar.

Artinya jika status BHP HTI dicabut, maka opsi Ormas berbadan hukum dan keseluruhan hak yang melekat saja yang tidak dimiliki HTI. Sedangkan eksistensi HTI tetap ada sebagai Ormas yang tidak berbadan hukum.

Jika saja HTI tidak mengajukan gugatan hukum dan cukup menyatakan sebagai Ormas biasa (tidak berbadan hukum), maka hal itu sudah cukup sebagai dasar legalitas Ormas berdasarkan UU Ormas. Hanya saja saat ini HTI sedang berikhtiar untuk mempertahankan status BHP melalui upaya Banding di PTTUN Jakarta.

Ketiga, ajaran Islam Khilafah juga tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang sebagaimana paham komunisme, marxisme/leninisme dan atheisme, yang merupakan ajaran PKI melalui TAP MPRS NO. XXV/1966.

Artinya, sebagai ajaran Islam Khilafah tetap sah dan legal untuk didakwahkan ditengah-tengah umat sebagai satu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Mendakwahkan ajaran Islam Khilafah termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam, dimana hal ini dijamin konstitusi.

Karenanya aneh jika ada tudingan dan fitnah jahat yang menyebut HTI dibubarkan dan bahkan menyatakan HTI sebagai Organisasi terlarang. Menyakitkan juga bagi kaum muslimin, jika kemudian ajaran Islam Khilafah dianggap sebagai paham terlarang. Bagaimana mungkin ajaran yang berasal dari keyakinan agama Islam bisa dinyatakan terlarang?

Karenanya hemat penulis lebih baik pihak-pihak yang menebar fitnah keji terhadap HTI untuk segera menghentikan perbuatan jahatnya. Biarkanlah proses hukum mengenai pencabutan status BHP HTI bergulir dipersidangan. Semua pihak, seyogyanya menjaga sikap dan saling menghormati proses hukum melalui pengadilan yang ditempuh HTI.

KHATIMAH

Bagi kaum muslimin, hendaknya di zaman yang penuh fitnah ini lebih berhati-hati mendengar kabar terutama dari orang-orang fasiq. Upaya memecah-belah umat Islam, tidak boleh dibiarkan dengan mengaminkannya. Segenap komponen umat wajib menjaga persatuan dan persaudaran serta sedapat mungkin menghindari fitnah dan adu domba.

Umat juga wajib meyakini kewajiban dakwah adalah perintah Allah SWT dan tidak membutuhkan legalitas penguasa. Setiap tuduhan dan fitnah terhadap dakwah harus diyakini sebagai sarana bagi dakwah untuk menapaki tahapan dan fase dakwah yang lebih tinggi lagi.

Kerinduan umat akan penerapan syariat Islam, kerinduan umat pada persatuan Islam, kerinduan umat pada daulah Khilafah, merupakan kesadaran dan perasaan kolektif yang saat ini menggelayuti benak umat. Fitnah keji terhadap ajaran Islam Khilafah dan para pengembannya, tidak akan mungkin memalingkan umat atas kerinduannya kembali ke pangakuan Islam.

Akhirnya kesabaran dan keikhlasan saja, yang akan menjadi senjata paling ampuh bagi pengemban dakwah, untuk tetap Istiqomah menapaki jalan dakwah sampai Allah SWT turunkan pertolongan. Saat pertolongan tiba, sesungguhnya kemuliaan hanyalah bagi Islam dan kaum muslimin semata. Sesungguhnya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah SWT. [].


Bagaimana tanggapan anda ?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: